Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone

351

Peraturan Bupati Bone Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

(1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
(2) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup daerah;
b. pembinaan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup daerah kepada masyarakat;
c. penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan lingkungan hidup kepada Kabupaten/Kota dan mitra di bidang lingkungan hidup;
d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
e. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
f. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang lingkungan hidup;
g. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas:

(1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan.
(2) Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana program dan anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup;
b. pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Lingkungan Hidup dan memberikan pelayanan adminsitrasi kepada bidang-bidang lain dinas lingkungan hidup;
c. penghimpunan bahan untuk penyusunan peraturan-peraturan daerah di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan administrasi, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
d. penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
e. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas;
f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
g. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
h. pelaksanaan pembinaan staf; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program mempunyai tugas :
a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, membuat laporan dan evaluasi program kerja;
b. melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
c. melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi lingkungan;
d. melaksanakan sosialisasi program di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
e. melaksanakan peyusunan laporan tahunan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
f. melaksanakan penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
g. menyiapkan rencana umum pengadaan;
h. membuat rencana kerja tahunan; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
a. menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas;
c. mengatur dan menjalankan adminsitrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
d. mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
e. membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang berlaku;
f. membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
b. menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
c. menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, komunikasi dan informasi serta penyiapan rapat-rapat dinas;
d. membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
e. melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan latihan;
f. melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
g. menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset;
h. melaksanakan pembinaan staf; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

Bidang Tata Lingkungan:

(1) Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melakukan inventarisasi data dan RPPLH, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan kajian dampak lingkungan hidup.
(2) Bidang Tata Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
b. penyusunan dokumen RPPLH;
c. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
f. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
h. sinkronisasi RLPLH nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
i. penyusunan NSDA dan LH;
j. penyusunan status lingkungan hidup;
k. penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
l. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
m. penyusunan kajian lingkungan hidup strategis provinsi;
n. pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
o. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
p. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
q. pemantauan dan evaluasi KLHS;
r. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
s. penilaian terhadap dokumen lingkungan (Amdal dan UKL-UPL);
t. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsutan);
u. pelaksanaan proses izin lingkungan;
v. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
w. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
x. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
y. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
z. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
aa.pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
bb.perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
cc.penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
dd.pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
ee.penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
ff.pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
gg.melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS dipimpin oleh Kepala Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS mempunyai tugas :
a. inventarisasi data informasi sumber daya alam;
b. penyusunan dokumen RPPLH;
c. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
f. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
h. sinkronisasi RLPLH nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
i. penyusunan NSDA dan LH;
j. penyusunan status lingkungan hidup;
k. penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
l. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
m. penyusunan kajian lingkungan hidup strategis Provinsi;
n. pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
o. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
p. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
q. pemantauan dan evaluasi KLHS; dan
r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan terkait tugasnya.

Seksi Kajian Dampak Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas :
a. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
b. penilaian terhadap dokumen lingkungan (Amdal dan UKL/UPL);
c. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
d. pelaksanaan proses izin lingkungan; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan terkait tugasnya.

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala seksi pemeliharaan lingkungan hidup mempunyai tugas :
a. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
b. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
c. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
d. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
e. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
f. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
g. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
h. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
i. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
j. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
k. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan terkait tugasnya.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 :

(1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh kepala bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 mempunyai tugas dalam penyusunan kebijakan perencanaan pengelolaan sampah daerah dan pengelolaan limbah B3.
(2) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
f. pembinaan pendaur ulangan sampah;
g. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
h. perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
i. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
j. penyediaan sarpras penanganan sampah;
k. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
l. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
m. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
n. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
o. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
p. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
q. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
r. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
s. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
t. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
u. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
v. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota;
w. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota;
x. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota;
y. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota;
z. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
aa.pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota;
bb.pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota;
cc.pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
dd.pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan
ee.melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

Seksi Pengurangan Sampah dipimpin oleh kepala seksi pengurangan sampah mempunyai tugas :
a. penyusun informasi pengelolaan tingkat kabupaten/kota;
b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
f. pembinaan pendaur ulangan sampah;
g. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
h. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terkait tugasnya.

Seksi Penanganan Sampah dipimpin oleh kepala seksi penanganan sampah mempunyai tugas :
a. perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
b. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
c. penyediaan sarpras penanganan sampah;
d. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
e. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
f. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
g. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
h. melaksanakan pemilahan dan pengumpulan sampah skala kabupaten/kota;
i. melaksanakan pengangkutan sampah ke tempat pengolahan dan TPA/TPST;
j. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
k. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
l. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
m. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
n. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
o. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
p. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terkait tugasnya.

Seksi Limbah B3 dipimpin oleh kepala seksi limbah B3 mempunyai tugas :
a. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/ kota;
b. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota;
c. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota;
d. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota;
e. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
f. pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota;
g. pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota;
h. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
i. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terkait tugasnya.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup:

(1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian, pencemaran dan pemeliharaan kualitas lingkungan serta melakukan analisa dan evaluasi penyuluhan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.
(2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan pemantauan kualitas air;
b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
c. pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
d. pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
e. penentuan baku mutu lingkungan;
f. penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
g. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
h. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
i. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan noninstitusi;
j. penentuan baku mutu sumber pencemar;
k. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
l. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
m. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
n. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
o. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
p. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
q. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
r. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan
s. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

Seksi Pemantauan Lingkungan dipimpin oleh kepala Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas :
a. pelaksanaan pemantauan kualitas air;
b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
c. pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
d. pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
e. penentuan baku mutu lingkungan; dan
f. penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan); dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terkait tugasnya.

Seksi Pencemaran Lingkungan dipimpin oleh kepala seksi pencemaran lingkungan mempunyai tugas:
a. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
b. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
c. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan retorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
d. penentuan baku mutu sumber pencemar;
e. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
f. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
g. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
h. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terkait tugasnya.

Seksi Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh kepala seksi kerusakan lingkungan mempunyai tugas :
a. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
b. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
c. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
d. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terkait tugasnya.

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup :

(1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup merumuskan kebijakan dan melakukan pembinaan dan pengawasan LH untuk peningkatan kapasitas LH.
(2) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
b. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
c. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
d. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
e. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
f. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
g. sosialisasi tata cara pengaduan;
h. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan msyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
i. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
j. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
k. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
l. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup;
m. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
n. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
o. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
p. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
q. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
r. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
s. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
t. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
u. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
v. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
w. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
x. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
y. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
z. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
aa. penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
bb. pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
cc. pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
dd. pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
ee. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
ff. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
gg. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
hh. penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
ii. pengembangan jenis penghargaan LH;
jj. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
kk. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
ll. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
mm. dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
kk. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dipimpin oleh kepala seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan mempunyai tugas :
a. penyusunan kebijakan tentang cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan msyarakat;
b. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
c. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
d. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil vrifikasi pengaduan;
e. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
f. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
g. sosialisasi tata cara pengaduan;
h. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terkait tugasnya.

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dipimpin oleh kepala seksi penegakan hukum lingkungan mempunyai tugas :
a. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
b. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
c. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
d. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup;
e. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
f. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan LH;
g. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
h. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terkait tugasnya.

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup mempunyai tugas:
a. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
b. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
c. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
d. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
e. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
f. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
g. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
i. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
j. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
k. penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
l. pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
m. pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
n. pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
o. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
p. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
q. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
r. menyiapkan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
s. pengembangkan jenis penghargaan LH;
t. menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
u. melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan;
v. membentuk tim penilai penghargaan yang kompeten;
w. mendukung program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terkait tugasnya.

UPT Dinas :

(1) UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas sesuai bidang teknis yang diurusi.
(2) Pembentukan UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional :

Kelompok Jabatan Pelaksana melaksanakan tugas membantu kepala sub bagian dan/atau kepala seksi terkait bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan terkait dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1),dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada Dinas Lingkungan Hidup.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.